DPRD Kabupaten Batu Bara Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap LKPJ Bupati TA 2025
Batu Bara-teropong24jam.com
DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran (TA) 2025 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara.
Rapat dihadiri Wakil Ketua DPRD Rodial, Bupati Batu Bara yang diwakili oleh Asisten I Renold Asmara SH, Plt Sekretaris DPRD yang diwakili Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Herryawan ST.MSi, serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Batu Bara, jajaran OPD dan unsur Forkopimda Kabupaten Batu Bara.
Pandangan Umum Fraksi
Fraksi PDI Perjuangan
Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi atas penyampaian LKPJ Bupati TA 2025 sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban konstitusional Kepala Daerah. Hal ini sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Fraksi menerima LKPJ untuk dibahas lebih lanjut bersama Panitia Khusus (Pansus) sesuai mekanisme yang berlaku.
Fraksi Partai Gerindra
Fraksi GGerindra menyoroti pentingnya pembentukan Pansus plasma guna memastikan pelaksanaan program plasma perkebunan di seluruh wilayah Kabupaten Batu Bara yang dinilai berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Secara Umum Fraksi Gerindra menilai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sudah berjalan cukup baik, meski masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki kedepan. Fraksi juga berharap pembahasan LKPJ menghasilkan rekomendasi yang progresif dan edukatif.
Fraksi PKS
Fraksi PKS memberi apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam menjalankan program pembangunan. Fraksi PKS menyoroti sejumlah persoalan penting diantaranya, masih banyaknya pejabat OPD dan Kepala Sekolah yang berstatus Plt serta penghapusan honor operator SIPD yang dinilai berdampak pada kinerja.
Fraksi PKS juga menyoroti kondisi gedung yang memprihatinkan serta persoalan sengketa lahan perkebunan, khususnya di wilayah HGU PT Socfindo. Fraksi PKS mendukung pembentukan Pansus plasma dan mendorong pembahasan LKPJ dilakukan secara serius dan efektif.
Fraksi PAN
Fraksi PAN pada prinsipnya mengapresiasi penyampaian LKPJ Bupati TA 2025 dan mendukung pembentukan Pansus terkait kepastian pelaksanaan plasma perkebunan.
Fraksi PAN berharap Pemerintah Daerah dapat terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah serta pelayanan publik kedepan.
Fraksi Karya Pembangunan Nasional (KPN)
Fraksi KPN memaparkan rangkaian Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang telah dilakukan terkait persoalan lahan perkebunan plasma. Berdasarkan hasil RDP tersebut, Fraksi menilai pentingnya pembentukan Pansus plasma dan HGU sebagai tindak lanjut dari berbagai temuan dan aspirasi masyarakat.
Fraksi KDRI
Fraksi KDRI menekankan pentingnya kesiapan seluruh OPD dalam menyediakan dokumen pendukung guna memperlancar pembahasan LKPJ. Secara prinsip Fraksi KDRI menyatakan bahwa LKPJ perlu dibahas lebih lanjut dan mendukung pembentukan Pansus.
Seluruh FFraksi di DPRD Kabupaten Batu Bara menyatakan menerima LKPJ Bupati TA 2025 untuk dibahas lebih lanjut pada tingkat Pansus.
Pembentukan PPansus diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Batu Bara kedepan.