Pengukuhan DPP FORWAKUM TIPIKOR, “Bukan Petarung Tapi Pejuang” : Catatan Untuk Pers Hukum di Tengah Gelombang Korupsi
Batu Bara – Teropong24jam.com // Pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Wartawan Hukum Tindak Pidana Korupsi (FORWAKUM TIPIKOR) Periode 2026-2031 di Singapore Land, Jalinsum Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara – Sumut, Senin (10/8/2026) bukan sekadar seremoni Pengukuhan Pengurus. Ia adalah penanda bahwa pers di daerah hari ini sedang merintis ulang marwahnya.
Di tengah derasnya informasi hoaks, buzzer, dan kepentingan, hadirnya organisasi wartawan yang secara khusus fokus pada isu hukum dan tindak pidana korupsi adalah sebuah keniscayaan. Korupsi bukan lagi berita kriminal biasa. Ia telah menjadi penyakit sistemik yang menggerogoti anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga masa depan anak bangsa.
Di titik inilah kalimat Ketua Umum DPP FORWAKUM TIPIKOR, Alaiaro Nduru SH menjadi relevan secara nasional :
“Bukan petarung tapi pejuang, bukan pewaris tapi perintis.”
Kalimat itu menolak kekerasan, menolak sensasionalisme, tapi memilih jalan panjang: berjuang dengan data, fakta dan pena. Menjadi perintis artinya tidak menunggu warisan, tapi membangun ekosistem jurnalisme hukum dari nol. Dari Desa, dari Kabupaten Batu Bara, dari Provinsi untuk Indonesia.
Pesan itu dikuatkan oleh kehadiran Negara. Bupati Kabupaten Batu Bara melalui Asisten I Renold Asmara SH menegaskan peran pers sebagai pilar keempat demokrasi dan kontrol sosial. Hadirnya Dandim 0208, Kapolres, Kalapas, Kadis Kominfo, dan Kesbangpol menunjukkan satu hal : penegak hukum dan pemerintah butuh mitra kritis, bukan musuh, bukan pula corong.
Dewan Penasehat DPP FORWAKUM TIPIKOR, Jekson Siahaan SH juga mengingatkan kredibilitas adalah mata uang utama wartawan. Tanpa integritas, semua liputan akan jadi bumerang.
Yang menarik, Pengukuhan ini ditutup bukan dengan pesta, tapi dengan bansos. Penyerahan bingkisan kepada anak yatim-piatu, termasuk bantuan yang bersumber dari Bupati Batu Bara, menunjukkan bahwa wartawan hukum juga punya empati sosial. Jurnalisme tanpa nurani akan kering.
Secara nasional, kita sedang diuji. Indeks Persepsi Korupsi masih stagnan. Pemberitaan korupsi sering berhenti di “OTT” dan “tersangka”. Padahal publik butuh lebih: butuh pemantauan aset, butuh pengawasan anggaran, butuh narasi pencegahan.
Di sinilah peran FORWAKUM TIPIKOR dan organisasi sejenis menjadi strategis. Mereka harus menjadi jembatan antara hukum yang rumit dengan bahasa rakyat yang sederhana. Menjadi pengawas yang profesional, bukan provokator. Menjadi mitra yang solutif, bukan sekadar pelapor.
Pantun penutup dari Pemkab Batu Bara perlu kita garis bawahi bersama:
“Buat berita berimbang dan bertanggung jawab”.
Itu bukan hanya pesan untuk Batu Bara. Itu pesan untuk 38 Provinsi di Indonesia.
Karena demokrasi tanpa pers yang berintegritas akan pincang. Dan pemberantasan korupsi tanpa kontrol publik akan jalan di tempat.
Selamat bertugas kepada DPP FORWAKUM TIPIKOR 2026-2031. Bangsa ini sedang menanti pena-pena yang tidak hanya berani, tapi juga bijak.
Sebelumnya Ketua Panitia Gatot Bentoro menyampaikan laporan sebagai ketua panitia, berterimakasih atas bantuan dan kontribusi berbagai pihak hingga terlaksananya acara yang berlangsung baik dan khidmad. (Tim)