Ikut Rakor Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dan Pencegahan Korupsi, Bupati Padang Lawas Dan Ketua DPRD Tandatangani Komitmen Bersama.
PadangLawas//Teropong24jam.com-Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan SE bersama Ketua DPRD Padang Lawas Luat Hasibuan SE mengikuti rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan. Kamis (17/09/26).
Rapat Koordinasi ini diawali dengan pembacaan komitmen bersama yang dipimpin Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution dan diikuti para Kepala Daerah dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se- Sumatera Utara.
Usai pembacaan komitmen, seluruh Kepala Daerah dan Ketua DPRD menandatangani dokumen komitmen bersama sebagai bentuk kesepakatan untuk melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan secara nyata dan berkelanjutan.
Penandatanganan diawali oleh Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution dan Ketua DPRD Provinsi Sumut Erni Ariyanti Sitorus serta diikuti Kepala Daerah dan Ketua DPRD Kabupaten/ Kota termasuk Bupati Padang Lawas dan ketua DPRD Padang Lawas.
Penandatanganan komitmen bersama ini disaksikan Wakil Mendagri Komjen (Purn) Dr. Akhmad Wiyagus, S.I.K, M.S.i., M.M, Pimpinan KPK Johanis Tanak, Perwakilan BPKP RI, Setya Nugraha dan perwakilan LKPP
Dalam sambutannya Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution menyampaikan pertemuan yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri bersama KPK tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah di Sumatera Utara untuk memperkuat pencegahan korupsi sekaligus mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Kami berharap penanganan dan pencegahan korupsi di Sumut dilakukan secara komperhensif karena Sumut dan juga daerah lainnya itu terdiri dari banyak stakholder dan itu tentu terkait satu sama lain,” kata Bobby Nasution
Bobby juga memastikan Pemprov Sumut serta 33 kepala daerah di Sumut berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat integeritas. Kehadiran KPK di Sumut menjadi salah satu pengingat kepada daerah untuk menjaga integeritasnya dalam membangun daerah.
“Bersama kepala daerah lainnya, DPRD kami berkomitmen untuk memperbaiki bersama, mengantisipasi dan mencegah terjadinya korupsi, dan kehadiran KPK hari ini mengingatkan kami kembali untuk terus meningkatkan integeritas,” ucap Bobby.
Sementara wakil Menteri Dalam Negeri Komjen (Purn) Dr. Akhmad Wiyagus, S.I.K, M.S.i., M.M, menekankan pentingnya penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mencegah korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, APIP berperan sebagai perangkat kepala daerah yang dapat mengingatkan apabila terdapat kekeliruan dalam tata kelola pemerintahan.
“APIP ini merupakan partner para kepala daerah. Jadi titip jangan dimusuhi. Justru merekalah yang menjadi pengingat kita ketika ada kekeliruan,” ujar Wiyagus.
“APIP harus bisa meyakinkan, jika ada penyimpangan dan kekeliruan di tata kelola pemerintahan, penegak hukum, Aparat Penegak Hukum (APH) ini memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada APIP dulu, sebelum kepada APH,” jelasnya.
Selain penguatan APIP, Wiyagus mengingatkan pentingnya integritas dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah. Menurutnya, lembaga pengawasan perlu ditempatkan sebagai mitra pemerintah daerah (Pemda) dalam mencegah terjadinya penyimpangan.
“Jadikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai partner, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai partner, kemudian Inspektorat sebagai partner. Nah justru itulah yang akan membantu kita menghindar dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi,” katanya.
Maka dalam hal ini, Bupati Padang Lawas mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Lawas terus berkomitmen menghadirkan pemerintahan yang bersih dan melayani. Dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap kebijakan, diharapkan kepercayaan masyarakat semakin meningkat serta pembangunan daerah dapat berjalan secara berkelanjutan dalam memajukan Padang Lawas.
Turut hadir dalam rapat ini Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Dr. H. Panguhum Nasution, S.Sos., M.AP. dan para pimpinan OPD terkait.(MS)